BeritaDaerah

Kasus Beras di Tual Tak Usai, Siapa Yang Salah ?

URUSDO.COM, MALUKU – Direktorat Riserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku kembali melakukan penyelidikan mengenai distribusi Cadangan Beras Pemerintah yang merugikan Negara sebesar Rp1,5 miliar

Tindak pidada korupsi permintaan dan distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual  tahun anggaran 2016-2017 yang merugikan negara sebanyak Rp1,5 miliar tersebut, kini mulai diusut kembali. Proses penyidikan kasus hingga saat ini masih bergulir di markas Ditreskrimsus Polda Maluku di Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Sampai sekarang ini mengenai calon tersangka dari kasus tipikor CBP Kota Tual masih di rahasiakan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Maluku.

Diketahui Tim Penyidik telah memeriksa puluhan orang sebagai saksi dari kasus dugaan tipikor CBP Kota Tual yang diusut sajak 2019 hingga 2021, mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Tual.

Baca juga Berita Maluku Hari Ini

Kini, pihak Bulog, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ambon, aparat desa, RT, serta beberapa orang camat, termasuk sejumlah warga penerima bantuan CBP, serta beberapa orang kepala desa juga telah diperiksa oleh penyidik.

Walikota Tual Adam Rahayaan selaku terlapor dalam perkara ini pun beberapa waktu lalu juga telah diperiksa oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku di Ambon. Kasus ini dilaporkan oleh mantan plt Wali Kota Tual Hamid Rahayaan, dan salah satu warga Kota Tual lainnya yaitu Dedy Lesmana ke Polda Maluku dan Bareskrim Mabes Polri.

Adapun pelapur menyebut sebanyak 199.920 koligram CBP yang telah didstribusikan tahun anggaran 2016-2017, diduga tidak sampai ke tangan masyarakat selaku penerima.

Pelapor menduga, Wali Kota Tual Adam Rahayaan telah melakukan penipuan dan pembohongan atas CBP di kota tual. Wali Kota Tual  Adam Rahayaan dituduh dengan sengaja meyalahgunakan kewenanganya selaku Walikota Tual untuk membuat berita palsu  demi mendapatkan CBP.

Diduga juga bahwa Walikota Tual membuat surat perintah tugas Nomor 841.5/612 untuk melakukan koordinasi dengan Bulog Drivre Wilayah II Tual dan Provinsi Maluku. Tapi, sesuai laporan itu menyebut surat tugas itu bertentangan  dengan kewenangan yang di peroleh Dinas Sosial.

Adam Rahayaan saat di panggil beberapa waktu lalu dan hadir di Ditreskrimsus Polda Maluku untuk di periksa, dia menepis semua tudingan pelapor. “Untuk semau distribusi dan kebijakan CBP Kota Tual sudah sesuai dengan aturan katanya” (Adam). Sejumlah pihak sudah pernah dimintai keterangan dan di periksa oleh Bareskrim Polri terkait penanganan kasus CBP.

Meskipun Wali Kota Tual Adam Rahayaan berkelit, akan tetapi berdasarkan audit hasil perhitungan BPKP Maluku telah menemukan ada kerugian Negara dalam permintaan dan pendistribusian CBP Kota Tual tahun anggaran 2016-2017 senilai Rp1,5 miliar.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker