BeritaDaerah

Tak Terima Hasil Putusan Pengadilan, Kuasa Hukum Orno Ajukan Banding

URUSDO.COM, MALUKU – Ketua Tim Penasehat hukum Odie Orno yakni, Herman Koedoeboen menjelaskan, upaya banding ditempuh guna mencari kepastian hukum.

Menurut Koedoeboen’ setelah mencermati perkembangannya dari beberapa point putusan majelis hakim yang dibacakan dalam persidangan tadi, Pihaknya mengaku belum melihat pertimbangan-pertimbangan majelis hakim secara detail karena baru dibaca beberapa kesimpulan atas persetujuan bersama antara penasihat hukum dan majelis hakim. Namun sepintas dirinya melihat majelis hakim belum sepenuhnya fokus melakukan pertimbangan-pertimbangan dari pembelaan-pembelaan yang diajukan oleh tim kuasa hukum khususnya tentang aspek kerugian keuangan negara.

“Hal inilah yang tidak terlihat dalam penekanan terhadap argumen dan pendapat hukum yang diajukan oleh tim PH (Penasihat Hukum) di dalam pembelaan” terang Herman.

Tim kuasa hukum Desianus Orno (Odie Orno) yang di ketuai Herman Koedoeboen SH, berencana akan mengajukan banding terkait putusan pengadilan Tipikor ambon yang memvonis kliennya 1 tahun 4 bulan penjara pada persidangan sore tadi (4/1) di pengadilan Tipikor ambon. Sidang dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim itu dipimpin oleh Jenny Tulak SH’ MH didampingi dua hakim anggota masing-masing Jeffry Yefta Sinaga SH’ MH dan Feliks Wusan SH.MH kemudian, JPU dihadiri oleh Ahmad Atamimi SH.


Sementara terdakwa Odie Orno didampingi oleh tiga orang kuasa hukumnya yakni, Herman Koedoboen,
SH, M.Si, Firel Sahetapy, SH, MH dan Hendrik Lusikoy SH,MH. Orno divonis 1 tahun empat bulan penjara dan denda 100 juta rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Orno dua tahun.

Dikatakan, pihaknya akan kembali meneliti seberapa jauh pertimbangan-pertimbangan itu termasuk salah satu masalah yang sangat krusial dalam kasus ini yakni, putusan Praperadilan. Dimana lanjut Koedoeboen bahwa secara formil, tidak pernah ada yang namanya eksespsi tapi majelis hakim justeru melampaui dengan membuat keputusan sela tentang eksepsi tegasnya. Padahal sambung dia bahwa’ dalam hal secara materil, kliennya tidak pernah mengajukan eksepsi namun justeru permohonan penetapan yang diajukan, itu dipandang sebagai eksepsi.
Kaitannya dengan itu maka pihaknya mengaku ada sebuah kejanggalan.

“Jujur Kami sendiri kaget ketika kemudian pada putusan sela itu mempertimbangkan itu namum pada keputusan tadi, menyatakan tidak lagi mempertimbangkan. Itu karena kami mempersoalkan dalam pembelaan karena dianggap include sudah ada dalam putusan sela tandasnya.


Hal ini kaya Herman akan diajukan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam upayah banding nantinya karena berkaitan dengan hukum acara.


Sebagai Lawyer, Koedoeboen memandang ada sebuah kesalahan hukum dalam sebuah pertimbangan (error injurice). Kendati begitu, sebagài penasehat Hukum, dirinya sangat berpegang pada adagium yang menyatakan, putusan seburuk apapun dari majelis hakim harus dihormati namun bagi Herman, sebagai lawyer, pihaknya memiliki hak dan kewenangan dalam menempuh upayah dan langkah-langkah hukum yang nyata soal kepastian hukum yang mana menurutnya telah terjadi perbedaan pandangan dengan majelis hakim, ujarnya.

Herman menjelaskan, kejanggalan lain dalam kasus ini yaitu, soal instrumen hukum administrasi negara dalam menyelasaikan problem ini masih berlangsung sehingga tidak boleh hukum pidana mencampuri. Kecuali tambah dia bahwa, dalam tenggat waktu penggunaan penyelesaian dengan instrumen hukum administrasi negara itu tidak efektif atau tidak dilaksanakan barulah hukum pidana itu berfungsi. Hal ini kata dia dalam hukum dinamakan ultimum remedium artinya’ hukum pidana adalah cara terakhir bilamana instrumen hukum lainnya tidak ditaati atau tidak dilaksanakan sementara ini sudah dilaksanakan tegasnya.

Baca juga Berita Maluku Hari Ini

Olehnya bagi Koedoeboen, penerapan pasal 4 UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kasus ini adalah keliru. menurutnya, soal pasal 4 tentang pengembalian keuangan negara tidak menghapus tuntutan pidana itu dalam konteks/perspektif tindak pidana korupsi itu merupakan hukum pidana formil sehingga pasal 4 itu mengatur dalam kerangka tindak pidana itu adalah bersifat formil dimana pengembalian kerugian negara bukanlah merupakan unsur tetapi akibat sehingga tidak perlu unsur lain terbukti, kerugian negara tidak perlu, tetapi dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi maka dia telah menjadi hukum pidana materil berarti itu sudah merupakan unsur jelas Herman. Olehnya itu menurut mantan bupati Maluku Tenggara itu bahwa, sangatlah keliru kalau kemudian menerapkan pasal 4 dari UU 31 tahin 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, perkara korupsi saat ini sudah masuk hukum pidana materil sementara penafsiran/penjelasannya itu berbeda karena dalam perspektif hukum pidana formil yang mana pada waktu itu belum dirubah oleh mahkamah konstitusi. Olehnya kata dia bahwa harus disesuaikan dan jangan lagi diartikan menurut itu karena dia sudah merupakan unsur bukan lagi akibat, cetus Herman.


Di akhir wawancaranya, Herman menambahkan bahwa timnya akan melakukan langkah-langkah hukum guna mencari kepastian hukum sebab selain berbagai pertimbangan terdakwa lewat kuasa hukum dalam pembelaannya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, kemudian tidak mempertimbangkan keputusan pra peradilaan karena dianggap sudah ada pada putusan sela padahal kita tidak pernah mengajukan eksepsi. Bagaimana tiba-tiba muncul putusan sela, ujar dia.

Bagi Herman, ini adalah sebuah kekeliruan dalam penerapan hukum acara yang berdampak pada sebuah pembuktian unsur yang mana menurut hemat kami, unsur yang paling esensial soal kerugian keuangan negara sama sekali tidak terbukti, tutupnya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker