BeritaDaerah

Kejati Maluku Ditantang Mengusut Tuntas Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan Wai Arkay

URUSDO.COM, MALUKU – Direktur utama Molluccas Corruption Watch (MCW) S. Hamid Fakaubun, SH.,MH meminta aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk segera mengusut beberapa proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor pemenang tender yakni PT. Jaya Bangun Raya.

Paket Pembangunan Jembatan Wai Arkay, Cs senilai Rp. 43.021.223.258,71 Tahun anggaran 2020 diduga terbengkalai. Kontraktor pemenang tender yakni PT Jaya Bangun Raya bahkan tidak lagi melanjutkan pekerjaan padahal anggaran sudah cair 100 persen.

Sesuai data lapangan dan laporan warga yang Mollucas Coruptin Watch (MCW) terima, per Januari 2022, 2 dari 5 jembatan dari paket pekerjaan Wai Arkai Cs belum selesai dikerjaan, kondisi 2 jembatan tersebut kondisinya berbeda dengan 3 jembatan lainnya, jembatan bahkan belum diaspal, talut penahan air disekitar jembatan terlihat asal dipasang jauh dari kaidah teknis pengerjaan Konstruksi selain itu MCW juga menerima laporan warga adanya tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh PT Jaya Bangun Raya senilai lima puluh juta rupiah kepada warga penyuplai material.

Baca Juga Berita Maluku Terkini

Dari kondisi tersebut kuat dugaan kami bahwa Kontraktor telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya ;
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
UU Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstuksi, PP nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Selain itu ada dugaan potensi kerugian keuangan negara akibat adanya pembiaran dan/atau Kompromi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKP) yakni Balai Jalan dan Jembatan Nasional dengan Pihak Kontraktor dikarenakan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Arkai Cs belum selesai namun anggaran negara senilai Rp. 43.021.223.258,71 yang bersumber dari APBN Tahun 2020 sudah 100 persen dicairkan. kata Hamid

Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Definisi korupsi itu sendiri diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi didalam pasal tersebut memuat unsur-unsur; secara melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Kemudian “kami sudah menyurati langsung komisi III DPRD Prov. Maluku khusus dari Dapil Seram Bagian Timur (SBT) untuk menggunakan kewenangnaya yakni pengawasan untuk langsung on the spot ke beberapa proyek yang mangkrak dan bermasalah tersebut karena selain merugikan keuangan negara juga merugakan masyarakat setempat”. ucap Hamid

Dari penjelasan di atas Kami meminta kepada

1.DPRD Provinsi Maluku Selaku lembaga Negara yang berwenang melakukan pengawasan untuk memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKP)

  1. DPRD Maluku segera melakukan pengawasan langsung pada lokasi pembangunan Jembatan Wai Arkai cs di Kabupaten Seram Bagian Timur kecamatan Kiandarat dan Kecamatan Siritaun Wida Timur,
  2. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Kejaksaan Tinggi Maluku, dan Polda Maluku untuk segera melakukan penyidikan terhadap laporan ini. ujar Hamid menambahkan.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker