BeritaDaerah

Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Maluku Mengalami Penurunan

URUSDO.COM, AMBON – Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam sambutannya yang dibacakan Penjabat Sekda, Sadali Ie, pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara hybrid meeting, Selasa kemarin.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku mengalami penurunan dari 17,99 persen di tahun 2020 menjadi 16,30 persen pada September 2021. Pencapaian penurunan ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dan merupakan penurunan terbesar selama 10 tahun terakhir.

Pada kesempatan itu, disampaikan juga capaian pembangunan daerah di masa pandemi selama tahun 2021, yang menunjukkan prestasi yang signifikan. Dimana, pertumbuhan ekonomi Maluku tumbuh positif di atas rata-rata nasional sebesar 5,33 persen dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 3,42 persen.

Baca Juga Berita Maluku Hari Ini

“Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku tahun 2021 mencapai 69,71, meningkat 0,22 poin atau 0,32 persen dibanding capaian tahun sebelumnya. Capaian yang telah diperoleh di tahun 2021 akan dipertahankan dan terus ditingkatkan di tahun 2022 maupun 2023,” ungkap Sadali.

Dikatakan Sadali, kegiatan Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023 dengan teman “Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Pelayanan Dasar”, merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD.

“Olehnya itu, perencanaan pembangunan tahun 2023 tetap memperhatikan upaya penanganan Covid-19 serta pemulihan sosial dan ekonomi. Selain itu, pimpinan perangkat daerah agar melakukan sinergitas program daerah dengan program nasional, serta membangun kemitraan dengan BUMN dan swasta guna mengoptimalkan dana CSR untuk mendukung percepatan pembangunan daerah,” tuturnya.

Di menjelaskan, Adapun 10 prioritas pembangunan daerah tahun 2023, di antaranya pertama, optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance. Kedua, peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan.

Di menjelaskan, Adapun 10 prioritas pembangunan daerah tahun 2023, di antaranya pertama, optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance. Kedua, peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan.

Ketiga, pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan. Keempat, percepatan pengentasan kemiskinan. Kelima, peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.

Keenam, percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas. Ketujuh, peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata.

“Kedelapan, pengembangan usaha ekonomi kreatif. Kesembilan, pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah. Dan kesepuluh, optimalisasi pengarusutamaan gender,” jelas Sadali.

Hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku dengan materi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023, Kepala BPS Provinsi Maluku dengan materi Perkembangan Pembangunan Sosial dan Ekonomi Provinsi Maluku, dan Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku dengan materi Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh unsur DPRD, Pemerintah Pusat dan Daerah, Tokoh Agama, Lembaga Non Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker