BeritaDaerahOpini

Kejaksaan Tidak Mempunyai Kewenangan Untuk Menghitung Kerugian Negara

URUSDO.COM – Walaupun kejaksaan agung RI sudah menanggapi pemberitaan pemberhentian penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi di DPRD Kota ambon oleh Kejari Ambon dengan dalil sudah sesuai prosedur.

Tetapi kami berkeyakinan bahwa informasi yang di dapatkan oleh kejaksaan agung pasti tidak utuh sebab hemat kami banyak hal yang belum di buka secara utuh ke publik terkait persoalan ini.

Misalnya, tidak adanya transparansi soal pengembalian dana dari pihak DPRD itu waktunya kapan?
Sebab Kerugian Negara/Daerah Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 15 UU BPK).

Dalam hal terjadi kerugian Negara/Daerah, maka harus dilaksanakan Ganti Kerugian yakni sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 angka 16 UU BPK).

Kemudian kalau kita mengikuti prosedur pengembalian keuangan negara maka dalam peraturan BPK nomor nomor 2 tahun 2010, dalam pasal 1 dan 2 berbicara mengnai tindak lanjut temuan BPK sememtara mengenai batas waktu pengembalian diatur dalam ayat 3 itu secara eksplisit menjelaskan soal batas pengembalian keuang keuangan negara.

Saya mau tambahkan bahwa agar publik tidak keliru soal keterangan tim penyidik soal kerugian negara, saya mau luruskan dan jelaskan bahwa kejaksaan tidak punya kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara. Ada lembaga negara lain yang punya wewenangan untuk menghitung keuangan negara. Itu menyalahi profesionalitas dalam penyelidikan.

Tim penyidik juga harus baca baik-baik UU tipikor secara jelas jangan sepenggal-sepenggal karna antara pasal yang satu dengan pasal yang lain punya keterkaitan. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam pasal 4 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian keuangan negara tidak secara otomatis mengahapus tindak pidana korupsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 UU tindak Pidana Korupsi. Jadi Jika perbuatan itu telah memenuhi unsur Pidana maka pengembalian kerugian keuangan negara secara otomatis tidak menghapuskan proses pidanannya karena unsur-unsurnya terpenuhi.

Tindak pidana korupsi itu merupakan delik formil, artinya apabila perbuatan pelaku telah memenuhi unsur maka pelaku sudah bisa dipidanakan tidak perlu lagi timbul akibat. Misalnya seperti Dugaan kasus korupsi di DPRD Kota Ambon kemarin, Pihak-pihak yang diduga terlibat telah mengembalikan kerugian keuangan negara jadi tidak dapat dipidana, itu salah besar dan sangat keliru sebab Delik Formil itu walapun uank hasil korupsinya sudah dikembalikan tetap proses hukumnya tetap berjalan sebab perbuatan korupsinya meski uank hasil korupsinya sudah dikembalikan ke kas negara.

Kemudiam Manfaat pengembalian keuangan negara hasil korupsi itu bukan hanya bentuk penyelamat uank negara tapi tujuan utamamya hanya untuk meringankan beban hukumanya saja apabila proses hukumnya berjalan.

Baca juga Berita Maluku Hari Ini

Jadi tim penyidik kejari ambon harus lebih transparan dan jujur menjelaskan posisi kasus yang sebenarnya. Maka dari itu tidak ada alasan yang logis untuk menutup perkara korupsi ini meski sudah mengembalikan uank hasil korupsi tersebut.

Sebagai Lembaga yang fokus mengawal kasus dan isu-isu korupsi di Maluku, kami dari Mollucas Coruption akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas dan akan mengadukan proses ini ke lembags hukum yang lain. Hemat kami bahwa Keputusan yang di ambil oleh penyidik untuk tidak melanjutkan proses hukum dugaan kasus korupsi di Sekertariat DPRD Kota Ambon ini sangat keliru dan tidak berdasar dan keputusan itu telah melukai masyarakat kota ambon karena dinilai tidak adil dan diskrimitif terhadap kasus-kasus yang lain di Maluku.

Penutup, Sebagai LSM yg fokus pada isu-isu anti korupsi, MCW akan tetap berdiri didepan utk melawan dan memberantas korupsi di Maluku termasuk dugaan kasus korupsi di DPRD Kota Ambon. Dan ada beberapa data korupsi yg sdh kami miliki berdasarkan penelusuran dan hasil tracking, kami berkesimpulan sementara bahwa Kota Ambon sedang Darurat Korupsi.

Untuk itu MCW mengajak semua elemen agar mari sama-sama kita jihad melawan korupsi sebab korupsi di kota ambon ini sudah masuk di berbagai sektor jdi sudah waktunya kita jihad untuk memberantas kejahatan ini agar tidak menyebar luar ke berbagai kalangan terutama anak muda kita.

S. Hamid Fakaubun.
Peneliti di Mollucas Corruption Watch

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker