BeritaDaerah

MCW Nilai Ada Aroma Korupsi Dan Penyerobotan Lahan Pada Proyek Pembangunan Jalan Hotimix Di Desa Ohoidertawun Bawah Dan Ngiar Warat Ohoililir. Kab. Maluku Tenggara.

URUSDO.COM, AMBON – Mollucas Corruption Wacth (MCW) menilai ada aroma korupsi pada proyek pekerjaan jalan hotmix yang dikerjakan oleh dinas PUPR Kab. Malra dan Mitranya. Pasalnya proyek pekerjaan hotmix yang memakan anggaran sebesar 17, 2 Miliar di duga bermasalah sebab sejak proyek ini dikerjakan tidak ada Papan Proyek yang dipasang selama pekerjaan berlangsung.

Menurut Hamid Fakaubun, Selaku Direkut MCW, Tidak adanya pemasangan papan plang Proyek sepanjang pekerjaan proyek pembangunan jalan hotmix oleh pihak terkait yakni Dinas PUPR beserta Mitranya menandakan ada ciri-ciri aroma korupsi dalam proyek tersebut karena tidak ada transparansi soal penganggaram dalam proyek tersebut jadi patut diduga proyek tersebut ada aroma korupsi di dalamnya.

Hamid menilai pelaksanaan pekerjaan proyek jalan yang tidak memasang papan plang proyek oleh pihak pelaksana merupakan pelanggaran dan harus ada sanksi yang diberikan karena melanggar Kepres serta UU KIP yang ada.

setiap pelaksanaan pekerjaan proyek Negara, maka Papan Proyek diharuskan ada terdapat pada lokasi pekerjaan, karena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga masyarakat akan mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan.

Baca Juga Berita Maluku Hari Ini

Kemudian setiap pekerjaan proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek patut dicurigai dan diduga bermasalah dan dengan tidak adanya plang nama proyek membuat masyarakat sulit untuk mengawasi pekerjaan tersebut yang tujuannya sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara agar tidak salah dipergunakan.
Dengan adanya plang papan proyek setidaknya kontraktor juga ikut menjalankan peraturan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 yang mana mereka wajib menginformasikan kepada publik seperti nama perusahaan pelaksanaan dan pengawasan, kemudian ukuran jalan, tanggal pelak­sanaan, masa berakhir pekerjaan, sumber dana dan jumlah anggaran kegiatan. Semua itu penting agar diketahui oleh masyarakat.

Selain itu ada aduan dari masyarakat pemilik lahan bahwa dari warga pekerjaan tersebut tanpa izin dan pemberitahuan kepada mereka pemilik lahan. ini artinya Dinas terkait yakni Dinas PUPR Kab. Malra berserta Mitranya telah melakukan perbuatan Pidana yakni Pengrusakan Tanaman dan Penyerobotan lahan.

Dalam KUHP Buku II Bab XXV, Perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut. Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 ini disebut dengan kejahatan Stellionnaat, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dll.

Secara ringkas, keseluruhan isi pasal tersebut menyatakan segala perbuatan melanggar hukum seperti dengan sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai tanggungan utang, menggunakan lahan atau properti milik orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi atau  orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku.

Informasi yang kami dapatkan dari masyarakat setempat bahwa mereka sudah melakukan laporan resmi kepada Pihak Kepolisian Polres Maluku Tenggara tapi mereka menilai pihak Kepolisian lambat dalam penanganan aduan yang mereka masukan.

Untuk itu sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada isu-isu Anti Korupsi dan Masalah Hak Asasi Manusia maka Kami dari Mollucas Corruption Watch (MCW) akan mengawal proses ini, apabila belum ada penjelasan dari Dinas PUPR dan mitranya kepada warga setempat pemilik lahan maka kami akan melakukan upaya hukum untuk memperjuangankan dan melindungi hak-hak masyarakat setempat.

Dan kami akan menyurati kepada Dinas PUPR Provinsi untuk meninjau dan mengevalusi jalannya pekerjaan tersebut dan kami akan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK) Provinsi Maluku untuk mengaudit anggaran proyek karena tidak adanya transparansi sejak awal dalam pekerjaan tersebut.

Sebagai penutup, kami meminta kepada Para Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Maluku Tenggara dan Komisi agar on the spot langsung proyek tersebut dan Terkait mengundang pihak terkait yakni Pemilik Lahan, Dinas Terkait yakni PUPR serta Mitra kerjanya agar mendengar langsung keterangan dari mereka.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker