BeritaDaerah

Barnabas Orno Tandatangani Nota Kesepakatan Bersama dan Menyerahkan Ranperda Perubahan APBD TA 2023

URUSDO.COM, AMBONDPRD Provinsi Maluku melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Pemerintah Daerah. Rapat tersebut sekaligus membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan TA 2023. Agenda ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Drs Barnabas Nathaniel Orno, para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, dan pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/10/07/hutan-maluku-dan-papua-jadi-benteng-terakhir-indonesia/

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G Watubun, ST itu dihadiri juga oleh para Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD Maluku.

Wagub dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada anggota Dewan atas saran dan masukan dalam pembahasan perubahan KUA dan PPAS APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023. Sebagai kelanjutan dari penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS APBD Provinsi Maluku T.A 2023, Wagub juga menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Maluku TA 2023.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/10/07/gempa-43m-mengguncang-maluku-barat-daya/

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat melakukan perubahan APBD, apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran seperti terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, penyesuaian alokasi belanja daerah dan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus dianggarkan secara penuh pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,”jelasnya.

Ia menjelaskan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 disusun dengan perkiraan penerimaan yang lebih realistis dan hati-hati, dan selanjutnya dialokasikan melalui Belanja Daerah sesuai bidang prioritas dengan mempertimbangkan siswa waktu Tahun Anggaran berkala.

Pada kesempatan itu juga Wagub menyampaikan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar, Wagub pada kesempatan itu menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Provinsi Maluku tahun Anggaran 2023, dimana pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 murni ditetapkan sebesar Rp 3,018 triliun rupiah, pada perubahan APBD naik menjadi Rp 3,145 triliun rupiah atau 4,20 persen, bagian belanja daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp 2,980 triliun rupiah bertambah menjadi Rp 3,159 triliun rupiah atau naik 6,02 persen.

“Dari gambaran Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp 3,145 triliun rupiah jika dibandingkan dengan perubahan belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp 3,159 triliun rupiah, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp 14,607 milyar rupiah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023,”papar Wagub.

Selanjutnya, Wagub menyampaikan untuk pembiayaan daerah yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 yang bersumber dari perkiraan SILPA sebesar Rp 98,750 milyar rupiah, namun berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku T.A 2022, bertambah menjadi Rp 152,779 milyar rupiah atau naik 54,71 persen yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), sementara Pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan pada APBD murni T.A 2023 sebesar Rp 136,672 milyar rupiah, mengalami penambahan menjadi Rp 138,172 milyar rupiah atau naik 1,10 persen.

“Dengan demikian, defisit pada rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Provinsi Maluku TA. 2023 sebesar Rp 14,607 milyar rupiah, ditutupi oleh pembiayaan Netto juga sebesar Rp 14,607 milyar rupiah, sehinga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nihil,”terang Wagub.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku T.A 2023 dari Wakil Gubernur Maluku kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Azis Sangkala.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker