BeritaDaerah

DPD GMNI Maluku Desak KPK Untuk Berkunjung MBD

URUSDO.COM, AMBON – Kasus korupsi di Indonesia belakangan ini menjadi kontras diperbincangkan menjelang Pilpres 2024. Hal itu ketika beredar Ketua KPK Firli diisukan memeras Mantan Menteri Pertanian yakni Syahrul Yasin Limpo.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/10/21/pejabat-bupati-sbb-ajak-masyarakat-ciptakan-pemilu-damai-2024/

Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga erat kaitannya dengan proses penyelidikan dan penyidikan dugaan rasuah pada Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca juga: https://urusdo.com/2023/10/19/tidak-terima-digusur-warga-katekate-blokade-jalan/

DPD GMNI Maluku melalui Rony Pormes pun angkat bicara. Menurut Pormes, mahasiswa masih percaya terhadap KPK  sebagai lembaga penegakan Tindak Pidana Korupsi.

“Prinsipnya KPK harus on the track dengan kerja kerja penegakkan hukum yang sudah di laksanakan hari ini. KPK juga jangan lemah dengan berbagai dinamika pilpres 2024 yang mengarah kepada tuduhan tuduhan yang sesat, kami dari mahasiswa percaya bahwa KPK masih tetap menjaga Independensi sebagai lembaga penegakkan itu sendiri” Ucap Pormes saat diwawancarai.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/10/18/pemkot-ambon-fasilitasi-umkm-menaruh-produknya-di-gerai-modern/

Lanjut Pormes dalam keterangannya, “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan hanya terkonsentrasi pada situasi yang mempolitisasi penegakkan hukum dengan berbagai dinamika yang berkembang saat ini, sebab masih banyak masalah hukum yang sangat krusial seperti kasus korupsi yang masih belum disentuh sama sekali oleh KPK di beberapa daerah 3 T”, lanjutnya.

Apa yang disampaikan oleh Pormes mengarah pada Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku yang sarat korupsi.

“RS Pratama tahun 2017 yang sampai sekarang terbengkalai, pematangan lahan tahun 2011 saat Kabupaten MBD dipimpin oleh Mantan Bupati Barnabas Orno yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Maluku. Padahal MBD adalah daerah pemekaran baru yang harusnya difokuskan untuk akselerasi pembangunan, tetapi ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang di proyeksikan. Secara geopolitik MBD ini harus menjadi prioritas pengawasan, baik secara pembangunan dan lain sebagainya. Dikarenakan secara letak geografis, Kabupaten ini sangat dekat dengan perbatasan dua negara yakni, Timor Leste dan Australia yang implikasinya dapat melahirkan pergolakan di Kabupaten tersebut. tambah” tegasnya.

Lanjut orang nomor satu DPD GMNI Maluku ini menambahkan, “Saya juga berharap kepada KPK agar proyeksi penegakkan hukum dalam rangka penanganan kasus-kasus korupsi di wilayah Maluku harus diseriusi dengan baik, kami mengapresiasi kinerja-kinerja KPK dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di negeri ini, kami juga berharap KPK tidak fokus mengejar kasus pejabat-pejabat di wilayah Indonesia barat tapi juga di wilayah timur dan terkhusunya Provinsi Maluku” tutupnya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker