BeritaNasional

Sekjen DPP Persaudaraan 98: Isu Politik Dinasti Dihembuskan Oleh Pihak Yang Anti Demokrasi

URUSDO.COM, Jakarta – Sekjen DPP Persaudaraan 98 Eli Salomo Sinaga menilai isu politik dinasti sengaja dihembuskan oleh para pihak yang anti demokrasi dan takut kalah dalam kontestasi politik, dan isu dinasti adalah salah satu isu yang dilemparkan untuk mendiskreditkan pasangan Prabowo-Gibran.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/11/06/soal-politik-dinasti-wahab-talaohu-ingatkan-hasto-dan-adian/
 
“Jadi Gibran Rakabuming Raka hanya menjalankan hak konstitusinya untuk memilih dan dipilih. Itulah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43”. Jelasnya.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/11/06/kejati-maluku-periksa-saksi-dugaan-korupsi-jalan-lintas-seram/
 
UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun juga khususnya dalam urusan untuk terlibat dalam pemerintahan, memilih dan dipilih pada pemilihan umum dan memperoleh akses pada pelayanan umum”. Sambungnya.
 
“Maka hak politik seseorang hanya bisa dicabut lewat keputusan pengadilan. Dan menghalang-halangi seseorang untuk menjalankan hak konstitusinya adalah tindakan anti demokrasi dan fasis”. Tegasnya.
 Eli Salomo menambahkan, majunya Gibran sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto diluar kuasa dan kontrol Presiden Jokowi karena semua ditentukan oleh partai koalisi.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/11/06/staf-bpkad-buat-gaduh-pemilik-ruko-mardika-ngamuk-di-dprd/
 
“Keputusan Capres dan Cawapres adalah hak prerogative partai politik bukan Presiden. Tentu partai politik punya independensi, marwah serta mekanisme dan pertimbangan strategis sehingga menjatuhkan pilihan pada pasangan Prabowo-Gibran”.
 
Eli Salomo menegaskan isu politik dinasti sangat tidak berdasar karena Indonesia menganut sistem Republik di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan suksesi kekuasaan dilangsungkan lewat pemilihan umum.
 
“Kita melihat ada upaya mendiskreditkan pasangan Prabowo-Gibran, yang dikhawatirkan ini akan terus berlanjut sampai proses pemilu selesai. Upaya ini harus kita lawan karena akan berujung pada pendelegitimasian sistemik terhadap pemerintahan Indonesia kedepan.” Terangnya.
 
Sementara menurut Eli Salomo, kontestasi pilpres harus di isi dengan adu gagasan, adu visi misi untuk merebut hati rakyat. Karena tantangan menuju 100 tahun Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang dihasilkan pada Pemilu 2024 ini.
 
“Kita ini Republik bukan Monarki yang mana kekuasaan bisa diwariskan. Jadi biarlah rakyat yang akan menentukan Presiden dan Wapresnya di 14 Februari 2024 mendatang. Dan rakyat sudah terlanjut jatuh cinta pada pasangan Prabowo-Gibran yang dipandang mampu meneruskan kesuksesan Presiden Jokowi menuju Indonesia Emas 2045”. Tutupnya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker