BeritaNasional

Eli Salomo: Semua Pihak Harus Menerima Hasil Putusan Mkmk Jangan Ada Pemaksaan Kehendak

Sekjen DPP Persaudaraan 98 Eli Salomo Sinaga mengindikasikan ada sekelompok orang menjadikan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai panggung untuk melakukan delegitimasi terhadap Pemerintahan Jokowi bahkan ada indikasi kuat akan mencoba membuat panggung MKMK sebagai ajang mobilisasi hingga terjadi anarki.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/11/06/kejati-maluku-periksa-saksi-dugaan-korupsi-jalan-lintas-seram/

“Kita lihat ada gelagat segelintir kelompok yang mau memaksakan agar MKMK bertindak diluar wewenangnya sehingga terjadi delegitimasi atas Pemerintahan Jokowi dan terjadi anarki di publik”. Terang Eli Salomo dalam keterangan pers, Rabu 08/11/23.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/11/08/status-pengelolaan-pasar-mardika-dprd-akan-beri-rekomendasi/

Eli Salomo menjelaskan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 bersifat final and binding sejak diucapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. “Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah produk sebuah institusi yang bernama Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Sembilan orang Hakim. Sementara putusan MKMK menyangkut etik dan perilaku dari pribadi-pribadi dan orang-perorang hakim MK”. Terangnya.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/11/08/wahab-talaohu-putusan-mkmk-bukti-tidak-ada-intervensi-kekuasaan-dan-tidak-ada-dinasti-politik/

Menurut Eli, MKMK sudah bekerja sangat professional dan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 11 menyebutkan bahwa “Objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi”.

“MKMK sudah memutuskan memberikan teguran lisan, dan menegaskan Majelis kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, ini bukti profesionalitas MKMK yang patut dihargai dan dihormati.” terang Eli Salomo dalam keterangan pers, Senin 07/11/23.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/11/06/sekjen-dpp-persaudaraan-98-isu-politik-dinasti-dihembuskan-oleh-pihak-yang-anti-demokrasi/

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan nomor 5/MKMK/L/10/2023 terkait laporan pelanggaran etik dengan terlapor enam hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini terkait laporan yang membuat enam hakim MK terlapor secara kolektif.


“Semua pihak harus menghormati keputusan MKMK tersebut. Tidak perlu lagi ada gerakan tambahan atau fitnah dan hoax pada Mahkamah Konstitusi dan pemerintahan Jokowi”. Tutupnya

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker