BeritaDaerah

Jabatan Murad Ismail Akan Berakhir 31 Desember 2023

Kementerian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan SK Masa jabatan Pemerintah Daerah. SK No 100.2.1.3/7374/OTDA yang ditandatangani langsung Plh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini menjelaskan tentang masa jabatan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/11/08/eli-salomo-semua-pihak-harus-menerima-hasil-putusan-mkmk-jangan-ada-pemaksaan-kehendak/

Diketahui, masa jabatan Gubernur Maluku berdasarkan SK tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2023. Artinya, Maluku bakal diisi Penjabat (Pj) Gubernur.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/11/08/wahab-talaohu-putusan-mkmk-bukti-tidak-ada-intervensi-kekuasaan-dan-tidak-ada-dinasti-politik/

Dalam surat tersebut disebutkan, sesuai ketentuan Pasal 201 Ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan 2018 menjabat sampai 2023.

Karena Maluku termasuk dari 171 daerah yang melaksanakan Pilkada pada 2018, maka masa jabatannya berakhir pada 31 Desember 2023.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/11/08/status-pengelolaan-pasar-mardika-dprd-akan-beri-rekomendasi/

Selain itu, LPPD dan LKPJ serta dokumen terkait lainnya disusun dan dilaporkan berdasarkan kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku sampai dengan 31 Desember 2023 saja.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/11/06/sekjen-dpp-persaudaraan-98-isu-politik-dinasti-dihembuskan-oleh-pihak-yang-anti-demokrasi/

Karena itu, pemerintah tentunya akan menunjuk Pj kepala daerah untuk mengisi posisi yang kosong hingga Pilkada 2024.

Pejabat yang boleh menjadi Pj Gubernur tersebut, yakni berstatus eselon I.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker