BeritaDaerah

MCW Desak Kejati, Periksa Tiga Pimpinan DPRD Buru, Terkait Dana Makan Minum.

URUSDO.COM, AMBON – Mollucas Corruption Watch Mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memanggil dan memeriksa Pimpinan DPRD Kabupaten Buru. Desakan oleh MCW akibat adanya dugaan korupsi penggunaan anggaran dana makan minum serta Jamuan tamu di rumah jabatan tahun anggaran 2020 sampai tahun 2022 yang melibatkan ketua DPRD Muhamad Rum Suplestuni.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/11/14/begini-kata-gubernur-maluku-saat-kunjungan-di-banda-naira/

“Kami meminta dan mendesak Kepada pihak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera memanggil dan memeriksa tiga Pimpinan DPRD kabupaten Buru itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya” ucap Direktur MCW Hamid Fakaubun kepada Urusdo.com (Selasa,14/11/23).

Baca juga:https://urusdo.com/2023/11/13/bnpp-luncurkan-gerakan-masyarakat-sehat-di-kawasan-perbatasan-untuk-turunkan-stunting/

Ia juga meminta kejaksaan tinggi Maluku untuk membentuk tim khusus dan memanggil tiga pimpinan DPRD kabupaten buru atas dugaan kasus yang diduga merugikan negara miliaran rupiah tersebut.

Menurutnya, dugaan korupsi di kubu DPRD belakangan ini semakin marak terjadi. Sehingga anggaran negara yang diperuntukkan untuk para pimpinan DPRD dalam hal pelayanan publik dan masyarakat harus di kawal. Seperti yang terjadi pada tiga pimpinan DPRD kabupaten Buru itu.

Fakaubun, menambahkan, jika pihak kejaksaan tidak atau enggan melakukan pemanggilan. Maka, dalam waktu dekat MCW melaporkan masalah ini di KPK.

Baca juga: https://urusdo.com/2023/11/11/persaudaraan-98-optimis-gibran-effect-akan-membawa-pasangan-prabowo-gibran-menang-satu-putaran/

“saya sudah berkomunikasi dengan sekertaris MCW yang kebetulan saat ini sedang mengikuti beberapa program yang dilaksanakan oleh KPK. Jika Kejati Maluku tidak menindaklanjut kasus ini maka, surat akan saya kirim langsung ke KPK”, tegas Hamid.

Diketahui, ketiga pimpinan tersebut masing-masing Ketua DPRD Rum Soplestuny, Wakil Ketua I Dali Fahrul  Syarifudin dan Wakil Ketua II Djalil Mukadar diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pengguna dana Makan minum senilai milyaran rupiah.

Modus operandinya tahun 2020, 2021, 2022 ada kesepakatan pihak DPRD Kabupaten Buru Tentang Uang Makan minum jamuan tamu pada rumah jabatan tiga pimpinan.

DPRD Kabupaten Buru yang termuat dalam Dokumen Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01/PKS/BMMT/TW-II/RUMDIS-DPRD/PPK-Setwan/2021 Tanggal 07 Januari 2020, dan  Nomor : 01/PKS/BMMT/RD-KETUA/TW-I/PPK-Setwan/2022 Tanggal 07 Januari 2021.

Nomor : 01/PKS/BMMT/RD-WAKA I/TW-I/PPK-Setwan/2022 Tanggal 07 Januari 2022.

Dalam surat dokumen perjanjian itu masing-masing tahun anggaran kisaran Rp 1,2 miliar yang jika ditotalkan seluruhnya selama tiga tahun berturut-turut sebesar Rp 5 miliar lebih. Namun, pada pelaksanaannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa atau pihak ketiga secara bersama-sama bersama para pihak sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD buru Tahun 2020, 2021, 2022.

Dalam dokumen perjanjian, Ketua DPRD M Rum Suplestuni dalam Perjanjian Kerja Sama Tentang Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu tentang Belanja Makan dan Minum Jumuan Tamu Rumah Jabatan Tiga Pimpinan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buru.

Seharusnya sesuai mekanisme yang tertera dala perjanjian itu. Yang harus melakukan belanja makan minum ialah para penyedia jasa dan pihak ke tiga. Namun, nyatanya justru anggaran tersebut digunakan secara pribadi oleh ke tiga pimpinan DPRD tersebut.

Diduga, ketiga pimpinan DPRD itu membuat rekayasa dokumen untuk memperlancar niat jahat mereka dan tidak mengindahkan aturan sebagaimana yang termuat dalam dokumen perjanjian sebelumnya selama tiga tahun berturut-turut.

Ke tiga pimpinan DPRD itu dengan sengaja merekayasa dokumen perjanjian dan melakukan pengambilan anggaran belanja makan minum sendiri dari bendahara pengeluaran sekertariat DPRD berinisial SC.

Padahal berdasarkan mekanisme sesuai prosudur PPTK yang harus membuat Nota Permintaan Dana (NPD) Sesuai dengan kebutuhan ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buru Ke Bendahara dan Bendahara mencairkan Dana Ke PPTK dan selanjutnya PPTK memberikan ke pihak penyedia jasa atau pihak ketiga untuk melakukan pembelanjaan dengan Nota permintaan Dana sesuai kebutuhan tiga pimpinan DPRD kabupaten buru.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker